JAKARTA – Komitmen Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam membersihkan institusi dari dugaan pelanggaran kode etik kembali menjadi perhatian publik. Pada Selasa (17/11/2026), Polri menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap seorang anggota berinisial EHS di Gedung Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jakarta.
Sidang yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut menjadi bagian dari proses penegakan kode etik profesi terhadap dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, hingga dugaan akses ilegal (illegal access) menggunakan kewenangan di lingkungan Bagian Monitoring dan Analisis (Bagmon) Robinopsnal Bareskrim Polri.
Perkara ini menjadi perhatian karena dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas EHS, baik ketika menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring maupun saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Sidang KKEP dipimpin Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si., selaku Ketua Komisi merangkap anggota, didampingi Wakil Ketua Komisi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan, S.H., S.I.K.
Sementara itu, anggota komisi terdiri dari Irjen Pol. Dr. Untung Widyadmoko, S.I.K., M.H., Irjen Pol. Ari Ardian Prisadi, S.I.K., M.Si., serta Irjen Pol. Tony Hariyadi Effendi, S.H., S.I.K., M.H., M.M.
Dalam persidangan, dua pendamping hukum dari Divisi Hukum Polri dihadirkan sebagai pembela, sedangkan dua personel Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri bertindak sebagai penuntut. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga dilibatkan sebagai unsur pengawasan eksternal.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom., menegaskan bahwa penegakan kode etik berlaku bagi seluruh anggota tanpa memandang pangkat, jabatan, maupun kedudukan.
Menurutnya, prinsip equality before the law harus menjadi landasan dalam setiap proses penegakan hukum dan kode etik di lingkungan kepolisian.
“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” tegas Trunoyudo.
Ia juga menekankan tidak boleh ada impunitas maupun perlakuan istimewa terhadap anggota yang diduga melakukan pelanggaran profesi.
Pelaksanaan sidang ini bukan sekadar proses pemeriksaan internal, tetapi juga menjadi ujian terhadap keseriusan institusi Polri dalam membangun profesionalitas, integritas, transparansi, dan akuntabilitas.
Publik tentu berharap setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan diperiksa secara objektif, menyeluruh, dan berdasarkan alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
Terlebih, apabila dugaan akses ilegal tersebut terbukti melalui proses pemeriksaan, maka tindakan tersebut perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang relevan, tanpa mengabaikan batas kewenangan dan prosedur yang berlaku.
Di sisi lain, EHS tetap memiliki hak untuk membela diri dan memperoleh pemeriksaan yang adil. Dugaan pelanggaran yang diperiksa dalam sidang tidak serta-merta dapat dianggap sebagai pelanggaran yang telah terbukti sebelum adanya putusan KKEP.
Hingga keterangan resmi disampaikan, persidangan masih berlangsung. Polri menyatakan akan mengumumkan hasilnya setelah seluruh rangkaian pemeriksaan selesai.
Ketegasan terhadap pelanggaran di tubuh institusi penegak hukum merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Tidak boleh ada perlindungan terhadap pelanggaran, tetapi juga tidak boleh ada penghukuman tanpa proses yang adil.
Sebab, marwah institusi kepolisian tidak hanya ditentukan oleh kewenangannya, melainkan juga oleh keberanian menegakkan aturan secara konsisten, termasuk terhadap anggotanya sendiri.
Prinsipnya jelas hukum harus tegak, kewenangan harus dibatasi aturan, dan tidak seorang pun boleh berada di atas hukum.
(Cecep)
